Kegiatan

  • Azwar mengirim sebuah pembaruan 6 bulan lalu

    Pemuda Harus Melek Dana Desa!

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak terpilih menjadi presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, banyak gebrakan dan inovasi baru yang digagas untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dan kesejahteraan bangsa. Salah satunya dengan naiknya anggaran untuk masyarakat desa. UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain itu, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan wisata desa melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
    UU yang telah dicanangkan dan direncanakan oleh pemerintah tentang Desa adalah sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang memuat seluruh peraturan perundang-undangan desa yang dikemas rapi. Namun, hal ini masih belum serius diimplementasikan terlihat longgarnya sistem pencairan, monitoring, dan evaluasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah menyebabkan banyak sekali penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi.
    Merilis dari harian Kompas edisi 8 Januari 2018, Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk desa. Pengelolaannya diberikan kepada desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada 2017, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa 2017 dialokasikan untuk 74.910 desa di 434 daerah. Penyalurannya dilakukan secara bertingkat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah meneruskan ke Rekening Kas Desa (RKD) milik pemerintah desa. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, (7/11), menyatakan, realisasi penyakuran dana desa tahap I dan II dari RKUN ke RKUD hingga 31 Desember Rp. 59,77 triliun atau 99,6 persen dari pagu. Realisasi tersebut menjangkau 74.910 desa di 434 daerah.
    Penyaluran dana desa tahap I dan II dari RKUD ke RKD baru Rp. 48,3 triliun atau 80,84 persen dari pagu sehingga masih sekitar Rp. 12 triliun dana desa yang mengendap di pemerintah daerah. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi karena desa belum seluruhnya memenuhi syarat pencairan, yaitu realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 persen dan output minimalo 50 persen. Dana desa yang tidak tersalur dari RKUN ke RKUD akan menjadi sisa anggaran lebih (SAL) di RKUN. Adapun dana desa yang tidak tersalur dari RKUD ke RKD akan menjadi sisa di RKUD yang akan diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahun berikutnya.
    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal mendata bahwa kebijakan dana desa yang telah terrealisasi penyerapannya dari tahun ke tahun pada 2015 terserap 82,72 persen dengan jumlah Rp. 20 triliun yang tersebar ke 74.093 desa. Pada 2016 terserap 97,65 persen dengan jumlah Rp. 48 triliun yang tersebar ke 74.754 desa. Dan meningkat kembali pada 2017 terserap 98,41 persen dengan jumlah Rp. 60 triliun yang tersebar ke 74,910 desa. Hasil rekapitulasi pemanfaatn dana desa tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 tahap I digunakan salah untuk menunjang proses peningkatan perekonomian seperti pembangunan infastruktur desa.
    Namun yang sangat disayangkan, walaupun data yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan peningkatan yang statis, tidak banyak dana desa disalahgunakan olehh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik digunakan untuk kebutuhan pribadi, maupun digunakan untuk dibagi-bagi.
    Mengutip data dari detik.com (11/8/2017) Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Egi Primayogha seorang peneliti ICW dari 110 kasus penyelewengan dana desa, dari 139 aktor, 107 diantaranya merupakan kepala desa (Kades).
    Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Disebutkan dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Data tersebut diambil dari berbagai sumber media hingga data aparat penegak hukum. Sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.
    Dari sejumlah bentuk korupsi, ada 5 titik rawan dalam proses pengelolaan dana desa berasal dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Sejumlah modus korupsi yang dilakukan antara lain seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek bersumber dari dana lain.
    Ada juga modus meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Modus lainnya adalah penggelembungan atau mark up pembayaran honor perangkat desa dan mark up pembayaran alat tulis kantor (ATK). Contoh lainnya yaitu pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa, serta melakukan kongkalikong proyek yang didanai dana desa. Melakukan permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa, dan membuat kegiatan proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.
    Tidak ada permasalahan yang tidak memiliki solusi. Beberapa contoh kasus praktek laten korupsi tersebut dapat dicegah jika generasi muda mampu melek dan sadar untuk selalu mengawasi dana desa yang masuk. Masih banyaknya pemuda desa yang tidak mampu mengeyam pendidikan formal, belum lagi manajemen aparat desa yang masih lemah, menjadi senjata oknum yang tidak bertanggungjawab agar selalu buta dan menutup diri untuk mengawasi dana desa. Untuk memerangi tidak laten korupsi dana desa di pedesaan bukan hanya tugas pemuda desa, namun tugas kita bersama sudah sejatinya masyarakat yang harus sadar dengan permasalahn tersebut. Adanya peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksaan dana desa. Semoga Indonesia bisa maju dengan desa yang terbangun.